nusakini.com - Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terhadap izin usaha industri swalayan. 

Ketua Bapemperda DPRD DKI, Abraham Lunggana mengatakan, pengawasan izin usaha toko swalayan merupakan amanat yang tertuang dalam Perda Perpasaran.  

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Kita minta eksekutif untuk segera lakukan pengawasan terhadap industri swalayan yang melakukan usaha, mereka harus memiliki izin," ujar Abraham Lunggana

Dikatarkan Lulung, sapaan akrabnya, jika selama enam bulan pengelola atau pemilik toko swalayan tidak membuat izin, maka harus dijatuhi sanksi administrasi pencabutan izin usaha.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Kelayakan Usaha dan Aktivitas Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Prayektiningsih mengatakan, pihaknya siap untuk mengurus segala izin usaha pasar swalayan.

"Kita siap untuk mengurus segala prosedur dan persyaratan. Ngurus semua ijin sesuai dengan ketentuan," tandasnya.(pr/kj/al)